Konferensi Inter-Indonesia
Karya: Rizki Siddiq Nugraha
Sesuai dengan isi perjanjian Roem-Royen, bahwa Republik Republic of Indonesia akan diikutsertakan dalam Konferensi Meja Bundar (KMB), dan bentuk pemerintahan yang akan diakui oleh Belanda adalah pemerintahan yang berbentuk Serikat. Sebelum diadakan KMB, terlebih dahulu diadakan Konferensi Inter-Indonesia, yaitu konferensi antara Republik Republic of Indonesia dengan Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO) untuk membahas pembentukan pemerintahan peralihan sebelum terbentuknya Negara Republic of Indonesia Serikat dalam Konferensi Meja Bundar. Konferensi ini juga dimaksudkan untuk mempersiapkan jalannya Konferensi Meja Bundar.
Perang gerilya oleh Tentara Republik Republic of Indonesia (TNI) dan rakyat yang sangat meningkat setelah Agresi Militer Belanda II telah menyadarkan pemimpin-pemimpin BFO bahwa bagaimanapun Belanda tidak dapat lagi berkuasa di Indonesia.
Pada tanggal 19-22 Juli 1949 di Yogyakarta diadakan Konferensi Inter-Indonesia pertama, dilanjutkan pada tanggal 31 Juli – two Agustus 1949 di DKI Jakarta diadakan Konferensi Inter-Indonesia kedua antara wakil-wakil Republik Republic of Indonesia dan pemimpin-pemimpin BFO. Pada konferensi tersebut hampir seluruhnya membicarakan mengenai pembentukan negara Republik Republic of Indonesia Serikat.
Konferensi Inter-Indonesia yang diselenggarakan di Yogyakarta menghasilkan persutujuan mengenai bentuk dan hal-hal yang berkaitan dengan bentuk ketatanegaraan Republic of Indonesia Serikat dan pembagian hak negara bagian Republik Republic of Indonesia Serikat (RIS) atau daerah-daerah otonom.
Setelah Konferensi Inter-Indonesia juga diangkat delegasi yang akan mewakili Republic of Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar. Adapun susunannya sebagaimana ditulis oleh Slametmuljana “pada tanggal four Agustus 1949 telah diangkat delegasi Republik Republic of Indonesia untuk menuju Konferensi Meja Bundar yang terdiri dari: Drs. Moh. Hatta, Mr. Moh. Roem, Prof. doc Soepomo, doc J. Leimena, Mr. Ali Sastroatmidjojo, Ir Djuanda, doc Sukiman, Mr. Sujono Hadinoto, doc Sumitro Djojohadikusumo, Mr. Abdul Karim Pringgodigdo, Kolonel TB. Simatupang, dan Mr. Sumardi. Adapun delegasi dari Belanda dipimpin oleh Mr. van Marseveen. Sedangkan delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II. Sementara itu, delegasi United Nations Commisions for Republic of Indonesia (UNCI) selaku Komisi Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dipimpin oleh H. M. Cohran.
Sumber https://www.tintapendidikanindonesia.com/
Post a Comment
Post a Comment